Lima tahun sekali rakyat Indonesia memilih wakilnya untuk duduk di DPR. Berbagai fasilitas telah diberikan kepada mereka, seperti mobil, rumah, gaji tinggi, dll. Semua fasilitas tersebut dibiayai oleh negara dengan uang rakyat (pajak).

Kepercayaan masyarakat merupakan motivasi bagi anggota dewan kita untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi rakyat, bangsa dan negara. Namun, akhir-akhir ini banyak kita dengar di berbagai media kalau anggota dewan kita tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka, antara lain Hamka Yandhu, dari Fraksi Partai Golkar, karena dugaan kasus aliran dana Bank Indonesia (BI) ke sejumlah anggota DPR pada tahun 2003 senilai Rp 31,5 miliar. Kemudian ada Al Amin Nur Nasution, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, karena diduga suap terkait pengalihan status hutan lindung menjadi hutan tanaman industri di Bintan, Kepulauan Riau. Saleh Djasit, dari Fraksi Partai Golkar, karena diduga korupsi pengadaan 20 alat pemadam kebakaran saat ia menjabat Gubernur Riau periode 1998-2004. Sarjan Tahir, dari Fraksi Partai Demokrat, karena diduga suap alih fungsi hutan bakau menjadi Pelabuhan Tanjung Api Api di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan masih banyak lainnya.

Yang paling santer saat ini adalah tertanggapnya Bulan Royan, dari Fraksi Partai Bintang Reformasi, karena dugaan suap pengadaan kapal patroli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan. Banyak praktisi/kalangan yang menilai bahwa akan ada banyak lagi anggota dewan yang menyusul karena dugaan korupsi.

Oleh karena itu, kita sebagai rakyat sudah pasti merasa kecewa karena mental anggota dewan kita tidak mencerminkan apa yang diwakilinya. Apa gunanya gaji yang tinggi dan fasilitas yang WAH jika mereka mementingkan kepentingannya sendiri.